www.winc-proxy — Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menegaskan bahwa fenomena banjir di Ibu Kota bukan semata-mata disebabkan oleh tingginya curah hujan. Persoalan mendasar terkait tata ruang dan kondisi lingkungan juga memerlukan perhatian yang lebih serius.
“Banjir yang terjadi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa persoalan tata ruang dan lingkungan di Jakarta masih membutuhkan perhatian serius, serta penanganan yang berkelanjutan,” ujar Kenneth.
Akar Masalah yang Terabaikan
Kenneth menyoroti bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan struktural yang masih terjadi di lapangan. Mulai dari sistem drainase yang belum optimal, pendangkalan sungai, hingga alih fungsi lahan yang tak terkendali turut memperparah kondisi.
Dampak banjir, menurutnya, sangat luas. Tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari warga, tetapi juga langsung mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, serta stabilitas perekonomian masyarakat.
Langkah Tanggap Darurat yang Diperlukan
Kenneth mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bergerak cepat, responsif, dan terkoordinasi dalam menangani dampak banjir. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan.
Dalam skala jangka pendek, ia mengusulkan beberapa langkah konkret. Pemprov DKI diminta memastikan seluruh perangkat daerah siaga penuh di lapangan. Normalisasi dan pembersihan saluran air harus segera diintensifkan, termasuk penyedotan genangan air di titik-titik rawan.
Penyediaan posko pengungsian yang layak serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih, obat-obatan, dan perlengkapan khusus untuk kelompok rentan seperti bayi dan lansia juga perlu menjadi perhatian khusus.
Koordinasi dan Penanganan Jangka Panjang
Kenneth menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah penyangga sangat krusial. Masalah banjir di Jakarta tidak terlepas dari kondisi wilayah hulu, sehingga penanganannya harus holistik dan terintegrasi.
Transparansi informasi terkait prakiraan cuaca, ketinggian air, dan langkah antisipasi kepada masyarakat juga perlu terus ditingkatkan untuk membangun kewaspadaan bersama.
Untuk solusi jangka panjang, ia mendorong penanganan banjir yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa upaya yang harus dipercepat antara lain pembenahan sistem drainase terpadu, revitalisasi sungai dan waduk, percepatan pemasangan sheet pile di bantaran sungai, serta penguatan infrastruktur pengendalian banjir seperti sistem polder dan pompa.
Peran Edukasi dan Penegakan Hukum
Selain pembangunan infrastruktur fisik, aspek non-fisik seperti edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan peningkatan kepedulian lingkungan juga harus ditingkatkan.
Kenneth menekankan, “Penegakan aturan terhadap pelanggaran tata ruang harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar persoalan banjir tidak terus berulang setiap tahun.” Komitmen ini dinilai penting untuk memutus mata rantai penyebab banjir yang bersifat struktural.
