www.winc-proxy — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Widiyanti Putri Wardhana, memberikan tanggapan atas penilaian kinerjanya yang diberi nilai 50 dari 100 oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menpar menyikapi hal tersebut dengan tenang, menegaskan bahwa penilaian tersebut bersifat subjektif dan tidak merepresentasikan pandangan seluruh anggota dewan.
Menpar Anggap Penilaian Bersifat Personal
Di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Widiyanti menyatakan bahwa ia tidak mempersoalkan pemberian nilai tersebut. Menurutnya, penilaian itu hanya datang dari satu individu di antara banyak anggota Komisi VII DPR yang memiliki pandangan berbeda-beda.
“Tidak masalah, itu subjektif karena tidak semuanya menilai seperti itu,” ujar Widiyanti. “Anggotanya kan banyak di Komisi VII. Ini penilaian subjektif, dan justru banyak yang memberikan apresiasi. Mungkin satu dari semua itu yang memberi nilai 50. Jadi mungkin ada hal-hal yang subjektif saja.”
Klaim Capaian Kinerja 2025 Sangat Baik
Lebih lanjut, Widiyanti menegaskan bahwa capaian Kementerian Pariwisata sepanjang tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang sangat baik, bahkan disebut telah melampaui target yang ditetapkan. Pernyataan ini disampaikannya sebagai bentuk pembelaan atas kinerja institusi yang dipimpinnya.
“Hasil kerja kami di tahun 2025 itu sangat baik,” tegasnya.
Kritik dari Anggota DPR Terkait Penyerapan Anggaran
Sebelumnya, anggota DPR dari Komisi VII, Yoyok Riyo Sudibyo, memang menyoroti kinerja Menpar Widiyanti. Dalam rapat kerja bersama Kemenpar, Yoyok menyatakan bahwa kerja Menpar dinilainya belum maksimal, sehingga hanya pantas mendapat nilai 50.
Kritik utama Yoyok tertuju pada pola penyerapan anggaran yang dinilainya belum tepat sasaran dan belum menyentuh pelaku wisata di tingkat akar rumput. Ia mengingatkan agar anggaran ke depan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha wisata kecil, bukan hanya habis untuk kegiatan internal kementerian atau seminar-seminar.
“Penyerapan anggaran yang akan datang ini harus benar-benar sampai ke pelaku wisata ke bawah. Jangan sampai malah habis untuk keperluan di dalam kementerian sendiri atau untuk kegiatan-kegiatan level tinggi seperti seminar ke sana kemari,” kata Yoyok dalam rapat tersebut.
Perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif ini menyoroti dinamika evaluasi kinerja pemerintahan, di mana penilaian subjektif dan objektif seringkali beririsan dengan harapan dan realitas di lapangan.
